Nota Keuangan R-APBD Surabaya 2024 Diserahkan, Salah Satu Prioritas Untuk Pengentasan Kemiskinan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024. Nota keuangan tersebut diserahkan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/10/2023).

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa setelah nota keuangan diserahkan, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya R-APBD tahun 2024 disahkan.

"Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini segera kita sepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi ditemui usai sidang paripurna.

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa APBD 2024 akan diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak. "Kemudian juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujarnya.

Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp 10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.

"SILPA kita Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," paparnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun," harapnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkroscek data warga miskin milik pemkot dengan data di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas itu merupakan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS tahun 2023.

"Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan Regsosek dari BPS, jadi kita samakan datanya. Kita akan berikan pekerjaan, kita sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti," tandasnya.  (*)