Presiden Perintahkan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Eri Cahyadi: Kami Sudah Terapkan Sejak 2024

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Inpres tersebut, yang ditandatangani pada Rabu, 22 Januari 2025 di Jakarta, mengamanatkan seluruh jajaran pemerintah, termasuk para menteri, kepala lembaga non-kementerian, serta gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi di berbagai sektor.

Menanggapi kebijakan ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah lebih dulu melakukan efisiensi sejak tahun 2024. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pemangkasan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) serta penghapusan kegiatan yang dianggap tidak mendesak.

“Sejak 2024, saya sudah memangkas anggaran ATK dan meniadakan kegiatan yang tidak esensial. Awalnya banyak yang mempertanyakan kebijakan ini, tetapi sekarang kebijakan serupa juga diterapkan di tingkat kementerian. ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat juga dikurangi,” ujar Wali Kota Eri pada Sabtu (8/2/2025).

Untuk tahun 2025, Pemkot Surabaya bahkan meningkatkan efisiensi lebih lanjut dengan memangkas anggaran ATK hingga 30 persen. Penggunaan teknologi digital di lingkungan pemerintahan juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada ATK konvensional. “Jika bisa menggunakan gadget, mengapa masih harus bergantung pada ATK? Karena itu, anggaran ATK kami pangkas,” tambahnya.

Selain pemangkasan ATK, Wali Kota Eri juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Kebijakan ini selaras dengan upaya efisiensi yang juga diterapkan di tingkat pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dinilai kurang berdampak signifikan.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat menerapkan efisiensi pada 2024, banyak kritik yang datang. Namun, sekarang kebijakan serupa juga diterapkan oleh Presiden, yang menunjukkan bahwa langkah kami tidak keliru. Semua ini dilakukan demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Meskipun banyak anggaran yang mengalami pemangkasan, Wali Kota Eri menegaskan bahwa belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terpengaruh.

“Gaji dan tunjangan PNS sudah diatur dalam regulasi pemerintah, sehingga tidak akan mengalami pengurangan. Namun, tunjangan berbasis kinerja dapat menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Jika PAD turun, maka dinas penghasil PAD juga harus menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” jelasnya.

Selain itu, anggaran sebesar Rp1 triliun yang sebelumnya direncanakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD Surabaya. Sebagian dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah serta perbaikan kawasan permukiman di Surabaya.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan begitu, kami berharap pembangunan di Surabaya dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.